Pelayanan KRK, IMB Dan SLF Di DKI Jakarta

image

Pelayanan KRK, IMB Dan SLF Di DKI Jakarta

Setelah setahun (Tahun 2014) diberlakukan IMB Online, maka pada Januari 2015 Pelayanan Perizinan di Pemda DKI Jakarta dillakukan  perubahan dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).  Semua (sebagian besar) perizinan yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dilayani oleh BPTSP tersebut, termasuk diantaranya Penerbitan KRK dan RTLB, Perizinan Bangunan (IMB dan SLF) dan pelayanan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) untuk Perencana, Pengawas dan Pengkaji Teknis Bangunan.

Sedangkan Dinas Penataan dan Penertiban Bangunan dan Dinas Tata Ruang dilebur menjadi Dinas Penataan Kota, dengan tugas pokok antara lain dalam fungsi pengawasan pembangunan dan bangunan serta penertiban bangunan.

BPTSP dibentuk dari Tingkat Propinsi dengan nama BPTSP, Tingkat Kota Administrasi (Walikota dan Kabupaten) dengan nama Kantor PTSP Kota Administrasi/ Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dengan nama Seksi Satlak PTSP Kecamatan.

Untuk bidang perizinan bangunan, kewenangan dalam penerimaan permohonan sampai penerbitan IMB dan SLF adalah :

1. Di Satlak PTSP Kecamatan, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan Rumah Tinggal (kecuali yang termasuk bangunan golongan Pemugaran atau Hunian Flat atau Rusun),

2. Di Kantor PTSP Kota Administrasi, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan  Umum (Bukan Rumah Tinggal) sampai dengan 8 Lantai dan Rumah Tinggal yang termasuk bangunan golongan Pemugaran atau Hunian Flat atau Rusun s/d 8 Lantai.

3. Di Badan PTSP (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan Umum (Bukan Rumah Tinggal) dengan ketinggian diatas 8 Lantai ( 9 Lantai atau lebih ),  serta Pelayanan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan).

Untuk bidang Ketatakotaan, pelayanan penerbitan KRK (Ketetapan Rencana Kota), kewenangan penerimaan permohonan sampai penerbitan KRK adalah :

1. Di Satlak PTSP Kecamatan, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas sampai dengan 500 M2,

2. Di Kantor PTSP Kota Administrasi, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas lebih dari 500 M2 sampai dengan 2.500 M2,

3. Di BPTSP Provinsi, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai Penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas lebih dari 2.500 M2.




sumber : http://konsultan-perizinan.com

Wed, 4 Oct 2017 @10:11

Copyright © 2018 PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL · All Rights Reserved
powered by sitekno